Pendidikan.Net^work ini dimaksudkan untuk merangkum informasi yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan yang terjadi dan untuk menyajikan sumber umum serta jaringan komunikasi forum bagi administrator sekolah, para pendidik dan para peminat lainnya. [Informasi Langganan Baru] - Hits Pendidikan.Net Bulan Januari, 2010 - 2.011.039

Link Khusus Untuk Bapak Presiden

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat membuka Temu Nasional 2009 di Jakarta, 29 Oktober 2009, menyatakan, “Saya minta Menteri Pendidikan Nasional untuk mengubah metodologi belajar-mengajar yang ada selama ini. Sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah jangan hanya gurunya yang aktif , tetapi harus mampu membuat siswanya juga aktif.” (Kompas, 30 Oktober 2009)

Sejak tahun 2005 hingga sekarang, DBE3 menyelenggarakan pelatihan bagi guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SMP/MTs di enam provinsi yang berfokus pada pengembangan pembelajaran yang menuntut siswa lebih aktif dalam proses belajar. Apa yang dilakukan oleh DBE3 sejalan dengan pernyataan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lengkap....

"Dengan itu, MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007, yang menyatakan bahwa pemerintah telah lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak pendidikan dan hak anak yang menjadi korban UN. Pemerintah juga dinilai lalai meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana, sekaligus akses informasi yang lengkap di daerah sebelum pelaksanaan UN."

"Komisi Perlindungan Anak Indonesia, melalui siaran pers yang ditandatangani Ketua Hadi Supeno, Jumat, meminta pemerintah mematuhi putusan MA dengan tak lagi menyelenggarakan UN tahun ajaran 2010 dan tahun-tahun berikutnya sampai pemerintah bisa memenuhi kewajibannya menyediakan standar pendidikan lain secara memadai."

Yang jelas, kami di Pendidikan Network sangat setuju bahwa "pemerintah juga dinilai lalai" kalau melihat dari isu-isu seperti:

• "Jumlah ruang kelas (SD dan SMP) rusak berat juga meningkat, dari 640,660 ruang kelas (2000-2004 meningkat 15,5 persen menjadi 739,741 (2004-2008)." (ICW) - Kelihatannya makin lama makin banyak yang rusak!

• "JAKARTA - Indonesia Corrup­tion Watch (ICW) menilai, program sertifikasi guru tidak dapat meningkatkan profesionalisme guru. Alasannya, program itu amat ber­kaitan dengan pemberian tunjangan profesi. Bukan dengan peningkat­an kompetensi mengajar mereka".

• Maupun memalukan: "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya. Hal ini dapat dipahami mengingat adanya desentralisasi pendidikan yang disertai rendahnya kontrol atas dinas pendidikan dan jajarannya." ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009)

Friday, November 13, 2009 10:05:00 -- PESAWARAN--MI: Sekitar 80% gedung sekolah di kabupaten Pesawaran, Lampung itu rusak. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, ditemukan hampir 80% gedung sekolah yang tersebar di wilayah Pesawaran rusak dan perlu perbaikan, kata dia Pesawaran, Jumat (13/11).

"Di sisi lain, kata Heri, penyediaan internet secara massal di sekolah juga masih menyisakan masalah. Mendiknas sebelumnya, kata Heri, ternyata masih menunggak utang internet miliaran rupiah. Karena itu kami meminta agar Mendiknas dapat menuntaskannya penyelesaian utang tersebut terlebih dahulu, ujar Heri."

Pertanyaan Webmaster:

1. Re: "Kami akan melaksanakan pelatihan (upgrading) kepala sekolah selama 2010. Paling tidak ada 30.000 kepala sekolah/pengawas yang harus di-upgrade (ditatar) agar kualitas pendidikan kita juga akan meningkat, kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh."

Kelihatannya strategi ini (pelatihan/upgrading) tidak begitu berhasil sampai sekarang, mengapa? Apa yang akan berbeda dengan pelatihan pada tahun 2010?

Bagaimana Dengan Program Sertifikasi Guru? "ICW Soroti Sertifikasi KemenDikNas"
"JAKARTA - Indonesia Corrup­tion Watch (ICW) menilai, program sertifikasi guru tidak dapat meningkatkan profesionalisme guru. Alasannya, program itu amat ber­kaitan dengan pemberian tunjangan profesi. Bukan dengan peningkat­an kompetensi mengajar mereka".

2. Re: "Mendiknas mengatakan hal itu seusai membuka kegiatan finalis Lomba Kreasi dan Inovasi Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama Tingkat Nasional yang diikuti para guru dari seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (10/11)."

Dengan rasio: "Satu Komputer Untuk 2.000 Siswa dan dari jumlah total yang mencapai 200.000 sekolah, sekitar 182.500 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA se-Indonesia belum terakses internet". Kebanyakan sekolah belum mempunyai cukup komputer untuk mengajar Mata Pelajaran TIK (yang penting untuk semua anak), apa lagi menggunakan komputer untuk pembelajaran, kan?

Yang jelas, Media Pembelajaran Berbasis-TIK tidak dapat membantu secara nasional, kan? Berarti bukan prioritas untuk KemenDikNas^ional kan?
Apakah Internet adalah isu penting?
Ref: TeknologiPendidikan.Com

Tetapi ada banyak isu lain yang sangat penting dan urgen, misalnya, "Jumlah ruang kelas (SD dan SMP) rusak berat juga meningkat, dari 640,660 ruang kelas (2000-2004 meningkat 15,5 persen menjadi 739,741 (2004-2008)." (ICW)

Pembelajaran di kelas (yang tidak rusak) oleh guru yang mampu dengan Teknologi Tepat Guna (appropriate) yang melaksanakan Pembelajaran Kontekstual (PAKEM) - masih adalah Cara Belajar Yang Terbaik (dan global).

3. Re: "Lebih lanjut Mendiknas mengatakan, terkait distribusi guru di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal, pemerintah akan mengambil kebijakan khusus. bahkan, sebanyak 12 kepala dinas pendidikan provinsi dan 33 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota telah diundang untuk memberikan masukan kebutuhan riil pendidikan di daerah terpencil."

"Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya. Hal ini dapat dipahami mengingat adanya desentralisasi pendidikan yang disertai rendahnya kontrol atas dinas pendidikan dan jajarannya."
Ref: ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009)

Delapan isu utama di bidang pendidikan tersebut harus diprioritaskan oleh Mendiknas Muhammad Nuh dalam rencana strategis pendidikan 2009-2014. Kedelapan isu tersebut adalah komersialisasi pendidikan, pengkajian ulang standarisasi pendidikan, anggaran pendidikan, sekolah gratis, kesejahteraan guru, korupsi pendidikan, reformasi birokrasi, dan kekerasan dan hak anak dalam pendidikan.

"YOGYAKARTA, KOMPAS.com-Bupati Bantul Idham Samawi menyatakan pelajar mesti mempunyai sikap perlawanan terhadap globalisasi yang hanya menjadikan penduduk bangsa ini berperilaku konsumtif. Pelajar tak perlu terseret dalam bingkai kurang gaul atau kurang modern."

"Lakukan perlawanan jika globalisasi itu hanya membuat kita menjadi konsumen yang digiring untuk terus berbelanja. Caranya sederhana, misalnya tak perlu fanatik datang ke mal dan menghabiskan uang di sana. Biar saya dicap ndeso karena tidak ke mal, ujarnya."

Saya setuju, tetapi bukan "Melawan Globalisasi" isunya, itu 'Marketing Yang Menggunakan Nama Globalisasi' Yang Perlu Diawasi. Isu-isu utama terhadap Globalisasi adalah Manajemen Negara Yang Efektif, SDM Yang Bermutu, Kreativitas Bangsa dan Bahasa Inggris, bukan beli barang atau produk teknologi. Kita bisa menghadapi globalisasi oleh membangunkan pertanian, industri, penelitian, dll. Mengapa teknologi digital disebut terus sebagai isu yang paling penting? Menguntungkan Siapa?

Yang tidak masuk akal adalah bahasa seperti "Hadapi Generasi Digital" yang sebenarnya tidak ada artinya, kami sudah lama "hidup di dunia digital".

Saya sudah bekerja di dunia digital di bidang pendidikan sejak tahun 1975 (zaman HP 2100A Mini Computers). Sejak waktu itu mahasiswa/i sudah memakai komputer dan kami juga menggunakan terminologi "Generasi Digital" di luar negeri. Pada akhir tahun 70an saya membantu siswa-siswi merakit komputer dan beberapa sekolah sudah mempunyai lab komputer. Sejak tahun 1984 kita sudah menggunakan komputer dan laboratorium bahasa yang digital untuk mendidik pelajar-pelajar di Indonesia, dan banyak siswa-siswi di SD saja sudah lama dan sudah biasa menggunakan peralatan digital, misalnya jam, hanfon, DVD, maupun warnet di kota besar.

Bagaimana kemajuan anak-anak kita yang tinggal di kota besar dan sudah lama mengakses dan menggunakan Internet, lebih pandai? "Rural students rule Olympiad"

Yang disebutkan terus adalah "akses informasi". Tetapi kebanyakan informasi adalah di dalam bahasa Inggris, berapa persen siswa-siswi kita dapat mengerti informasinya?

Salah satu isu pendidikan sekarang adalah bagaimana kita dapat "Menghadapi Era Informasi Tanpa Batas (Maupun Tanpa Kontrol)"? Misalnya akses ke Internet juga membawa banyak resiko untuk pelajar.

Pertanyaan Webmaster:

Re: "Bisa disimpulkan bahwa saat ini tiga hal yang menjadi permasalahan bangsa adalah penyebaran SDM yang belum merata, tingkat partisipasi masuk perguruan tinggi yang masih rendah, serta pembangunan infrastruktur TIK yang masih timpang sehingga akses informasi masih terbatas"

Re: "Terbatas"
'Satu Komputer Untuk 2.000 Siswa' dan 'dari jumlah total yang mencapai 200.000 sekolah, sekitar 182.500 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA se-Indonesia belum terakses internet'

Bukan Sangat Terbatas Sekali?
Ref: TeknologiPendidikan.Com

Re: "Tiga hal"
Tetapi Puluhan ribu sekolah dalam keadaan rusak atau ambruk termasuk 70% sekolah di DKI Jakarta, 30.000 Desa Belum Teraliri Listrik, dan 55 juta orang tidak memiliki akses terhadap sumber air yang aman, dan Korupsi Terjadi di Semua Level Penyelenggara Pendidikan, dan UN Tidak Ciptakan Proses Belajar Kreatif, dan kita perlu Setop Kurikulum Merugikan Siswa, juga 70% Lulusan SMA Tanpa Keterampilan Cari Kerja, dan Kemampuan Guru Harus Ditingkatkan, dan Ribuan Anak Cacat Usia Sekolah Belum Terlayani, dan Pendidikan Berkualitas Hanya untuk Orang Berduit, dan .........
Ref: http://teknologipendidikan.com/ims.html

Bagaimana dengan Isu-Isu yang lain?

Apakah e-Learning adalah penting sama sekali?

Yang Pasti e-Learning Bukan Prioritas Di Tingkat Sekolah, Kan?

Pendidikan yang paling bermutu adalah: "Pendidikan Berbasis-Guru yang Mampu dan Sejahtera, di Sekolah yang Bermutu, dengan Kurikulum yang Sesuai dengan Kebutuhan Siswa-Siswi dan "Well Balanced" (seimbang, dengan banyak macam keterampilan termasuk teknologi), yang Diimplementasikan secara PAKEM adalah solusi utama untuk menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan."
(Ref: E-Pendidikan.Com)

Apa solusinya? - "Teknologi Tepat Guna"

Salam Pendidikan

Kelihatannya KemenDikNas Akan "On-Track"
"Kalau infrastruktur sekolahnya baik, maka proses belajar mengajar
juga akan berjalan dengan baik"

"Mendiknas Fokus Perbaikan Infrastruktur Sekolah"

"JAKARTA--MI: Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Mohammad Nuh menegaskan dirinya akan menargetkan perbaikan infrastruktur sekolah pada 100 hari pertama.

Pada 100 hari pertama saya menjabat saya akan memulai perbaikan sekolah rusak atau bocor, kata Mendiknas Mohammad Nuh.

Ia menjelaskan, selain perbaikan sekolah rusak di masa 100 hari pertama menjabat dirinya akan melakukan sejumlah hal.

Yang pertama adalah melanjutkan program pendidikan tahun 2009 yang belum tuntas dan sudah ditetapkan pada pemerintahan menteri sebelumnya. Pada 100 hari pertama saya menjabat yakni sekitar November 2009 hingga Januari 2010, saya akan melanjutkan program tahun 2009 yang telah ditetapkan oleh menteri sebelumnya, katanya."
(Foto & Berita: Media Indonesia Online) Berita lengkap...

Pendidikan Network senang dengan berita "perbaikan sekolah" dari Mendiknas baru Pak Mohammad Nuh, tetapi Hati-Hati "5 Tahun Bekerja, KemenDikNas Dinilai Gagal!".

Membuka kesempatan supaya "semua anak" dapat masuk sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif adalah isu yang paling penting.

Salah satu tantangan besar adalah membuat sistem audit yang dapat mengatasi kesempatan untuk korupsi "di Semua Tingkat dari KemenDikNas, Dinas Pendidikan, hingga Sekolah" dan khusus "Dinas Pendidikan".

Satu tantangan lagi adalah mengimplementasikan program pemiliharaan sekolah yang efektif yang dapat menjaminkan sustainability infrastrukturnya (tanpa ini kita dapat gagal). Sudah ada program di KemenDikNas yang belum dilaksanakan secara efektif dari tahun 1999.

Kami percaya bahwa kalau di samping program Perbaikan Infrastruktur Sekolah kita dapat mengimplementasikan Pembelajaran Secara Kontekstual (PAKEM) di semua sekolah, kita sudah betul on-track untuk masuk arena global.

Selamat berjuang!
Semoga sukses

"Siap Jadi Mendiknas? Ini yang Harus Dilakukan"
(Prof. Muhammad Ali)

"Kunci Memenangkan Era Global Tergantung SDM"
(Prof. Muhammad Ali)

"5 Tahun Bekerja, KemenDikNas Dinilai Gagal!"
(Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan)

"KemenDikNas Dapat Penghargaan Kinerja Terbaik 2009"
"KemenDikNas Yakin Tetap Akuntabel"
(Mendiknas Bambang Sudibyo)

Akuntabel? "Akuntabel Ke Rakyat" Yang Paling Penting Kan? Bagaimana dengan Manajemen Anti-Korupsi di Bidang Pendidikan? "Dugaan Korupsi di Sektor Pendidikan Capai 852,7 Miliar" Bagaimana Monitoring Manajemen Dana Pendidikan di Lapangan? "Waduh...60 Persen Sekolah Tilap Dana BOS!" Apa 'Sekolah Gratis' & 'SMK Bisa' Sudah Menjadi Kenyataan di Semua Sekolah? (Berapa persen sekolah yang gratis?) (Berapa persen SMK yang Lengkap?) Bagaimana Mutu Perencanaan Dan Program Terhadap Kebutuhan Di Lapangan? "Nusa Dua (ANTARA News Maret 2007) - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo, menegaskan bahwa alokasi dana pendidikan senilai Rp42 triliun atau sekira 11,2 persen dari APBN 2006 telah mampu membangun Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas)." "Bambang Sudibyo menambahkan, adanya fasilitas ICT akan mampu memperbaiki akses pendidikan yang bermutu, yang selama ini sulit diakses oleh mereka yang bermukim di kawasan terpencil." (Ref: "Dana Pendidikan 11,2 % Mampu Bangun Jardiknas") Padahal tahun 2009 rasio: "Satu Komputer Untuk 2.000 Siswa" dan "dari jumlah total yang mencapai 200.000 sekolah, sekitar 182.500 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA se-Indonesia belum terakses internet" Kebanyakan sekolah belum mempunyai cukup komputer untuk mengajar Mata Pelajaran TIK (yang penting untuk semua anak), apa lagi menggunakan komputer untuk pembelajaran, kan? Apa kemajuan terhadap "mutu pendidikan ... di kawasan terpencil" akhirnya? Dan di mana bahan pembelajaran "yang bermutu" itu, kami belum dapat temui? Maupun "Rendahnya Akses Internet, E-Book (BSE) Tak Efektif" Kelihatannya, Baru Pada Tahun 2015 Sekolah-Sekolah "Mungkin" Akan Mempunyai Cukup Komputer Untuk Mengajar "Mata Pelajaran TIK" Kalau Targetnya Tercapai. Tetapi kelihatannya ada banyak faktor yang belum diatasi, misalanya semua komputer yang ada sekarang akan perlu diganti (atau diupgrade), siapa yang bertanggungjawab untuk pemiliharaannya? Bukankah sekolah-sekolah sekarang sulit mengurus fasilitas yang sudah ada? Bukankah Banyak Sekolah Yang Masih Rusak atau Ambruk? "Jumlah ruang kelas (SD dan SMP) rusak berat juga meningkat, dari 640,660 ruang kelas (2000-2004 meningkat 15,5 persen menjadi 739,741 (2004-2008)." Ref: ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009) Mungkin pada tahun 2015 +++, bila jumlah komputer terus ditambah dan bahan yang bermutu sudah siap, pembelajaran online dapat mulai sebagai salah satu strategi nasional (Bukan yang terbaik! Belajar di kelas masih adalah cara belajar yang terbaik!). Tetapi, apa kurikulumnya pada tahun 2015 +++? Teknologinya tahun 2015 +++? Apakah bahan yang dibuat sekarang akan bermanfaat pada tahun 2015 +++? Yang perlu ditanya, mengapa KemenDikNas mendukung 'proyek-proyek' seperti ini, walapun masalah-masalah dasar yang jelas sangat mempengaruhi mutu pendidikan seperti banyak sekolah yang rusak, dll, kelihatannya kurang diperhatikan? Akuntabel.......? Apa artinya "akuntabel" dalam bahasa Indonesia? Saya tidak dapat ketemu kata "akuntabel" di Kamus Besar KemenDikNas Edisi Ketiga (2001). "Akuntabel" juga tidak ada di Tesauras saya (Eko Endarmoko, 2006). Apakah akuntabel adalah "kata" atau "sesuatu" baru di Indonesia? Bahasa Inggris (accountable) 1 : subject to giving an account : answerable (held her accountable for the damage) 2 : capable of being accounted for : explainable Ref: http://www.merriam-webster.com/dictionary/accountable Menurut saya, menjalankan program pembelajaran berbasis-Internet dan komputer sebagai strategi nasional untuk sekolah-sekolah yang tidak mempunyai infrastruktur adalah "tidak akuntabel" (tidak dapat dijelaskan - not explainable). Sejak Agustus 2008 Presiden Kita Meminta: "Jangan Ada Lagi Gedung Sekolah Rusak" Dan, "Saya minta biaya rutin dan manajemen lembaga agar tetap efesien dan jangan ikut naik, kata Yudhoyono." Mengapa: "Sekolah Negeri Diizinkan Menaikkan Biaya" ??? Akuntabel.......? Apa lagi kalau KemenDikNas (Pusat Pendidikan) tidak dianggap akuntabel (answerable) untuk semua korupsi di bidang pendidikan dan "monitoring" manajemen dana pendidikan di lapangan ini juga sesuatu yang aneh, bukan? Siapa yang akuntabel? "Dari kasus ini terlihat bahwa, dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya. Hal ini dapat dipahami mengingat adanya desentralisasi pendidikan yang disertai rendahnya kontrol atas dinas pendidikan dan jajarannya." Ref: ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009) Maksud saya KemenDikNas wajib untuk berperan aktif dan bertanggungjawab untuk membuat solusi untuk pemberantasan korupsi di bidang pendidikan (Musuh #1). Kalau "KemenDikNas Dapat Penghargaan Kinerja Terbaik 2009" - Congratulations! Tetapi saya sendiri tidak dapat paham Sistem Penghargaan yang kelihatannya kurang efektif mencerminkan semua kebutuhan dan keinginan rakyat (Sekolah yang Baik (Aman, Nyaman & Efektif), Pendidikan yang Bermutu, Pemberantasan Korupsi di Semua Instansi Pendidikan, & Biaya Pendidikan yang Terjangkau Untuk Semua Anak-Anak di Indonesia (Maupun Pendidikan Yang Gratis - Sesuai Iklan Di TeleVisi)). Semoga kita dapat menyaksikan peningkatan sinergi (antara KemenDikNas dan Rakyat) terhadap isu-isu terpenting untuk praktisi pendidikan di lapangan. Semua pelajar maupun guru berhak untuk masuk sekolah yang aman dan nyaman dengan suasana belajar yang kondusif. Ini menurut saya adalah prioritas utama di Indonesia sekarang. Fokus: Meningkatkan mutu! Sudah waktunya Reformasi Birokrasi dan Pendidikan yang Jelas Untuk Rakyat, Kan? (Silakan memasang saran anda di Facebook) Kapan Pemerintah Kita Akan Serius Mengenai Korupsi Di Pendidikan? (Maling Masa Depan Bangsa) Dugaan Korupsi di Sektor Pendidikan Capai 852,7 Miliar Friday, September 11, 2009 16:45:00 JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Pendidikan datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan temuan dugaan korupsi di sektor pendidikan. Nilainya mencapai Rp. 852,7 miliar. Korupsi Dana Pendidikan, dari Dinas hingga Sekolah Wednesday, September 09, 2009 19:45:00 JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelewengan dana pendidikan utamanya dilakukan aparat dinas pendidikan di daerah dan sekolah. Peluang penyelewengan dana pendidikan itu terutama dalam alokasi dana rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana sekolah serta dana operasional sekolah. Penindakan Korupsi di Sektor Pendidikan Payah, Sangat Rendah! Wednesday, September 09, 2009 19:24:00 JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, penindakan kasus korupsi di sektor pendidikan masih sangat rendah, antara lain karena penegak hukum terkesan tidak terlalu serius dalam mengurus jenis kasus korupsi bidang pendidikan. Waduh...60 Persen Sekolah Tilap Dana BOS! Wednesday, September 09, 2009 17:47:00 JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, sekitar 60 persen dari sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyelewengkan dana yang telah diberikan kepada masing-masing sekolah tersebut. Rapornya Merah, Mendiknas Tak Layak Dipertahankan! Selasa, 15 September 2009 19:55:00 JAKARTA, KOMPAS.com - Selain Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo juga didapuk sebagai menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang mendapat nilai merah atas kinerjanya dalam lima tahun terakhir.

[ Halaman 1 ] [ Halaman 2 ] [ Halaman 3 ]

[ HOME ]

Jurnal Pendidikan Net^work